IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA.

Abstract

Untuk menghadapi perubahan kemajuan teknologi pemerintah Indonesia telah mulai mengimplementasikan e- Government di setiap instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat. Implementasi e-Government di Indonesia diawali dengan pembuatan situs web pemerintahan dengan menyediakan layanan online.Tetapi dari kenyataan yang ada, banyak negara yang mengawali program-program e-Government 5-10 tahun yang lalu menyadari bahwa tingkat partisipasi publik dan penggunaan layanan e-Government tetap rendah meski investasi publik yang besar untuk membuat layanan pemerintah tersedia secara online telah dilakukan. Maka dari itu, perlu dilihat bagaimana implementasi e-Government di Indonesia. Implementasi e-Government di Indonesia, menurut lembaga dunia PBB masuk dalam kategori menengah jika ditinjau dari nilai EGDI, yaitu rata-rata sebesar 0,4487 dari tahun 2010-2014. Sedangkan implementasi e-Government di Indonesia, menurut KEMKOMINFO masuk dalam kategori baik jika dilihat dari tingkat provinsi, yaitu rata-rata sebesar 2,5 tahun 2015. Peluang terbesar Indonesia adalah perkembangan penetrasi internet di Indonesia yang luar biasa, sebanyak 55 juta penduduk Indonesia telah mengakses Internet, hampir setengahnya 48% mengakses melalui ponsel, dan sekitar 13% dari perangkat bergerak lainnya. Beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi adalah ketimpangan kualitas infrastruktur, kesiapan pemerintah daerah yang beragam, variasi tingkat melek internet dan teknologi secara umum antar daerah di Indonesia.