KAJIAN SITUS WEB RESMI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA NTT SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI E-GOVERMENT
Keywords:
Kajian, Website, e-governmentAbstract
Sebagai upaya terbentuknya pemerintahan Good Governance melalui penerapan aplikasi e-government pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government melalui INPRES Nomor 3 Tahun 2003 merupakan payung bagi seluruh kebijakan teknis operasional di bidang e- Government. Agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, maka diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung. Keputusan Mentri Informasi dan Komunikasi Nomor 55 Tahun 2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemenrintah. Panduan tersebut diharapkan dapat menjelaskan tentang model untuk membangun infrastruktur portal pemerintah bagi penerapan e-Government. Berdasarkan grafik perbandingan hasil evaluasi situs web pemerintah daerah tersebut nilai tertinggi adalah Kabupaten Sumba Timur 81%, dengan predikat “Sangat Lengkap” di susul kabupaten Manggarai Barat dan Sabu Raijua dengan nilai 79,5% dan 76,1% dengan predikat “Lengkap”. Sedangkan nilai terendah dengan skor antara 8% sampai 18%. Dari bobot tersebut berada pada predikat “Tidak Lengkap”. Sedangkan kabupaten lain berada pada skor 20% sampai 60% dengan predikat “Kurang Lengkap” dan “Cukup Lengkap” Berdasarkan lima kategori fitur/menu predikat nilai tersebar pada berbagai kabupaten dan kota yang berbeda. Dengan demikian maka kabupaten kota tersebut menjadi acuan atau contoh bagi kabupaten lain dalam pengembangan web site berdasarkan rekomendasi Kemenkoinfo.
References
Direktorat e-Government, Ditjen. APTIKA – KEMKOMINFO RI, Pemringkatan E Government Indonesia http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2 015/2015_PROVINSI.PNG Diakses pada tanggal Tanggal 6 September 2016
Heeks, 2003. Most eGovernment-for- Development Project Fail: How Can Risks be Reduced? (No. 14). Manchester: Institute for Development Policty and Management.
Loura H, 2014. Studi Penerapan E-Goverment di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Koruspsi Disekrtor Publik., Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, ISSN 2089-9009, halaman 435-452
Mugi H, 2015. Efektivitas Penerapan EGovernment dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Vol.1, No.2, Halaman 60-87
Mustafid dan Aris S., 2014. Analisa Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik Di Kota Semarang, Jurnal Riptek Vol. 8, No. 2, Halaman 35 - 50
The World Bank Group, "A Definition of EGovernment", http://search.worldbank.org/all?qterm=E+g overnment, Diakses pada tanggal Tanggal 6 September 2016


